SNI Pakan Ikan Hanya Satu Jenis

Seluruh pakan ikan di Indonesia akan diwajibkan mengandung protein minimal 24% agar memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) mulai pertengahan tahun ini. Kewajiban kandungan protein 24% itu sekaligus menolak usulan pengusaha pakan yang menginginkan adanya dua jenis SNI wajib, yakni SNI untuk pakan premium yang mengandung protein minimal 24% dan SNI untuk pakan tambahan (suplemen) yang mengandung protein di bawah 24%. Artinya, hanya akan ada satu jenis SNI wajib pakan ikan. Sejauh ini, hanya ada satu jenis SNI untuk pakan ikan, yakni harus mengandung protein minimal 24%, tetapi bersifat sukarela.

“Di bawah 24%, berarti tidak sesuai SNI. Berarti dilarang,” kata Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto saat dihubungi, Selasa (11/4).

Pakan ikan yang mengandung protein di bawah 24%, lanjut dia, tidak akan diregistrasi oleh KKP, termasuk pakan ikan yang diproduksi kelompok pakan mandiri. Namun, katanya, pemerintah akan membantu kelompok itu meregistrasi produknya. Biaya pendaftaran yang sekitar Rp20 juta akan ditanggung oleh KKP. Menurutnya, pakan mandiri selama ini sudah memenuhi SNI. Slamet menjelaskan, peraturan kewajiban SNI pakan ikan tengah disusun. “Dua sampai tiga bulan beres. Target saya, pertengahan tahun ini berlaku,” tuturnya.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) mengusulkan agar ada dua jenis standar, yakni SNI untuk pakan ikan premium dan SNI untuk pakan ikan suplemen. SNI pakan premium berlaku untuk pakan berprotein tinggi minimal 25 % yang harganya Rp9.000—Rp 10.000 per kg. Pakan ini biasanya digunakan oleh pembudi daya ikan berskala besar dan pembudi daya ikan laut, seperti kerapu, kakap putih, dan bawal bintang.

Adapun SNI pakan suplemen berlaku untuk pakan berprotein rendah di bawah 25% dengan harga Rp4.500—Rp5.500 per kg. Pakan ini umumnya digunakan pembudi daya ikan air tawar atau payau berskala tradisional atau semiintensif, seperti bandeng, nila, dan patin. “Pembagian ini perlu untuk mengakomodasi daya beli pembudi daya ikan berskala besar dan berskala kecil,” kata Ketua GPMT Denny D. Indradjaja.

Ketua Divisi Akuakultur GPMT Haris M uh tadi menambahkan bahwa ketentuan kandungan protein sedikitnya 24% selama ini kurang sesuai dengan kebutuhan pembudi daya berskala kecil. “Petani [pembudi daya] demi harga dan situasi lapangan biasanya minta pabrik memproduksi pakan dengan kandungan protein 17%,” tuturnya.

Para pembudi daya berskala kedi, umumnya membudidayakan ikan-ikan herbivora, seperti bandeng, nila, gurami, dengan makanan utama plankton dan tanaman, biasanya menggunakan pakan berprotein rendah sebagai campuran. “Atau ketika harga ikan rendah dan ikan belum laku dijual, mereka tetap keep ikan di kolam dan diberi pakan protein rendah agar tidak menyedot biaya produksi,” jelas Haris.

Seorang pengusaha ikan Chandra Ekajaya mengaku mendukung dengan program tersebut karena sangat membantu kualitas hasil alam para petani di bidang peternakan, dimana hasil alam tersebut menjadi tawaran untuk bersaing secara global, ujar CEO Q Pizza dan Oil Crot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *